Serang – Humas PTUN Serang: Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan tepat guna kembali membuahkan hasil nyata. Sehubungan dengan telah selesainya evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025, PTUN Serang sukses menorehkan prestasi gemilang di bidang keuangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Serang secara resmi memberikan apresiasi kepada PTUN Serang sebagai Satuan Kerja Peraih Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025 dengan Kategori "SANGAT BAIK".

Wujud Sinergi dan Komitmen Pengelolaan APBN

Penghargaan ini diberikan oleh KPPN Tipe A1 Serang atas sinergi yang kuat dan komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh jajaran Kesekretariatan, khususnya Tim Pengelola Keuangan PTUN Serang, dalam menjaga kualitas dan keselarasan tata kelola APBN sepanjang tahun anggaran 2025.

Penilaian IKPA merupakan indikator pengukur kualitas kinerja eksekusi anggaran yang dilihat dari beberapa aspek krusial, seperti kesesuaian perencanaan dengan eksekusi anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan. Predikat "Sangat Baik" ini membuktikan bahwa PTUN Serang telah memenuhi aspek-aspek tersebut secara optimal.

Pemantik Semangat Pelayanan Publik yang Prima

Sekretaris PTUN Serang mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh tim yang telah bekerja keras. Capaian ini bukan akhir dari pencapaian, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk terus dipertahankan.

"Apresiasi dari KPPN Serang ini menjadi pemantik semangat yang luar biasa bagi seluruh aparatur PTUN Serang. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan kinerja terbaik ini, menjaga nilai-nilai integritas, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang diamanahkan dikelola secara akuntabel demi mendukung pelayanan publik yang prima bagi masyarakat pencari keadilan," ujarnya.

Dengan diraihnya penghargaan ini, PTUN Serang kembali memperkokoh posisinya sebagai instansi peradilan yang tidak hanya unggul dalam pelayanan hukum, tetapi juga bersih dan profesional dalam manajemen birokrasi keuangan, sejalan dengan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).