Serang – Humas PTUN Serang: Dalam Hukum Administrasi Negara, sikap diam atau tidak diresponsnya suatu permohonan warga oleh Pejabat Tata Usaha Negara memiliki akibat hukum yang sangat penting.

Namun, masyarakat pencari keadilan dan praktisi hukum sering kali masih tertukar dalam memahami perbedaan antara konsep Fiktif Negatif dan Fiktif Positif, serta bagaimana kewenangan mengadilinya di Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini.

Mari kita bedah perbandingannya secara ringkas dan presisi!

Perbandingan Lembaga Hukum: Fiktif Negatif vs Fiktif Positif

Catatan Penting Pergeseran Aturan Pasca-UU Cipta Kerja

Perlu diketahui oleh seluruh pengguna layanan peradilan, terjadi perubahan mendasar terkait kewenangan pengujian Fiktif Positif:

"Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) yang mengubah ketentuan UU Administrasi Pemerintahan, kewenangan PTUN untuk mengadili dan mengesahkan permohonan Fiktif Positif telah dicabut/dihilangkan. Tata cara dan mekanisme pengesahan sikap diam yang mengabulkan permohonan kini diatur secara tersendiri melalui Peraturan Presiden (Perpres)."

Implikasi Bagi Penggugat di PTUN Serang

Bagi masyarakat yang hendak mengajukan sengketa atas sikap diam Pejabat TUN ke PTUN Serang, jenis permohonan yang dapat diterima dan diuji oleh Majelis Hakim PTUN saat ini adalah Gugatan Fiktif Negatif (tindakan/keputusan pembiaran yang dianggap sebagai penolakan).

Melalui gugatan Fiktif Negatif, Hakim PTUN berwenang menguji pembiaran tersebut dan memerintahkan Pejabat TUN terkait untuk segera menerbitkan keputusan yang dimohonkan secara sah.