Serang, TIM IT Kamis, 11 Nopember 2021 bertempat di ruang Sidang OnLine (SidOL), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Wakil Ketua beserta seluruh Koordinator Area Pengungkit ZI, berkesempatan mengikuti Sosialisasi Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 secara virtual. Kegiatan tersebut diikuti berdasarkan surat Undangan dari Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 2498/BP/KP.02.1/11/2021 tanggal 10 Nopember 2021.

Sosialisasi Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBN Tahun 2021 merupakan tindaklanjut hasil rapat koordinasi Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN), memperhatikan Program Kerja Pengawasan Tahunan Badan Mahkamah Agung RI dan berkenaan dengan upaya peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan dan Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan dimulai pada pukul 09:30 WIB dengan keynote speech langsung oleh Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bapak Dwiarso Budi Santiarto, dalam sambutannya Plt. Kabawas menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, Tim Penilai Internal menyampaikan  rekomendasi sebanyak 314 unit kerja yang telah dievaluasi dan memenuhi syarat diusulkan ke Kemenpan RB untuk memperoleh predikat WBK dan WBB, dengan rincian sebanyak:

• 214 (dua ratus empat puluh satu) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK; dan
• 73 (tujuh puluh tiga) diusulkan memperoleh predikat WBBM.

Kepala Badan Pengawasan juga menambahkan bahwa sampai denan tanggal 9 Nopember 2021, masih terdapat 5 (lim) unit kerja  yang belum memenuhi syarat minimal jumlah responden 30 responden sehingga saat ini terdapat 309 unit kerja yang telah memenuhi syarat minimal jumlah responden yang mengisi survey dan pada tanggal 10 Nopember 2021, Tim Penilai Internal telah menerima informasi dari Kemenpan RB terkait daftar unit kerja yang akan dijadikan sampling pada Kegiatan Verifikasi Lapangan dan Desk Evaluation. Penentuan tersebut didasarkan pada beberapa faktor dan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenpan RB.

Dari 314 unit kerja, terpilih 94 unit kerja dengan rincian:

• 36 (tiga puluh enam) unit kerja yang akan dilakukan Verifikasi Lapangan; dan
• 58 (lima puluh delapan) unit kerja yang akan dilakukan Desk Evaluation.

Inti Kegiatan sosialisasi ini adalah dengan dibukanya sesi diskusi yang berlangsung secara hangat dimana antusiasme peserta dari unit kerja sangat tinggi dan bersemangat ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, akan tetapi karena keterbatasan waktu yang tersedia panitia membatasi jumlah pertanyaan dari peserta.

Kegiatan selesai pada pukul 12.00 WIB, sebelum hadirin peserta Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membubarkan diri, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Bapak Herry Wibawa, S.H., M.H. selaku penanggungjawab pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyampaikan pesan kepada seluruh koordinator area agar tetap berkomitmen tinggi dalam pembangunan zona integritas walaupun unit kerja yang akan dilakukan Verifikasi Lapangan dan Desk Evaluation hanya sampling, jangan sampai lengah, sesuai saran dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM tahun 2021 untuk:

1. Tetap melakukan Internalisasi Program Prioritas Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama seluruh pihak (aparatur peradilan) dalam program pembangunan ZI melalui pendekatan program per area pembangunan, atau pendekatan program ZI melalui beberapa program prioritas seperti program anti korupsi, program anti gratifikasi, program peningkatan kualitas layanan, program penegakan integritas, dan sebagainya;
2. Menjelaskan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas beserta program prioritasnya kepada stakeholder;
3. Memastikan setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
4. Dokumentasikan setiap aktivitas dalam pembangunan ZI dan optimalkan saluran komunikasi yang dibangun antara unit kerja dan para pemangku kepentingan atas capaian dalam ZI;
5. Jelaskan latar belakang adanya inovasi dan pastikan setiap inovasi menyentuh pada Kebutuhan dan/atau Permasalahan Stakeholder dalam dimensi Peningkatan Layanan, Penegakan Integritas dan Pencapaian Target Kinerja. Bagaimana pola pelibatan stakeholder dalam membangun inovasi;
6. Jelaskan, ketika inovasi diimplementasikan, unit kerja melakukan analisis atas respon dan penggunaan inovasi tersebut, terutama memastikan dampak inovasi telah dapat menjawab kebutuhan/permasalahan stakeholder atau tidak.
7. Pastikan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan secara berkala dan pastikan unit kerja telah menidaklanjuti atas hasil survei tesebut.

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Ibu Nelvy Christine, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menambahkan agar setiap Koordinator Area ZI melakukan pengecekan dan pemutakhiran data dukung (evidence) masing-masing Area untuk 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s.d. Oktober) Pembaharuan ditengat wakt paling lambat selesai di hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021.