Zona Integritas dan SMAP
November, N-nya Apa? Niat Beri “Tanda Terima Kasih” tapi Berujung Jerat Hukum Gratifikasi!
Jl. Syech Nawawi Al-bantani No.3 Km. 5 Kel, Banjarsari, Kota Serang, Banten 42123
Tlp : (0254) 214085 Email : informasi@ptun-serang.go.id
Serang – Humas PTUN Serang: #SobatKeadilan, memasuki bulan November ini, mari sejenak kita merenungkan sebuah fenomena yang kerap dianggap sepele namun sangat berbahaya.
Seringkali kita mendengar atau bahkan berniat memberikan suatu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan dalih: “Ah, ini kan hanya sekadar ucapan terima kasih atas bantuannya” atau “Nilainya tidak seberapa, bentuk keikhlasan saja.”
Padahal, niat baik yang tidak pada tempatnya tersebut dapat menjadi bumerang! Jika pemberian itu berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban seorang pegawai, bentuk apresiasi tersebut bisa berubah menjadi tindak pidana suap atau gratifikasi!
Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), suatu pemberian dikategorikan sebagai gratifikasi yang melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur utama:
Memiliki Hubungan Jabatan: Diberikan karena posisi, kewenangan, atau jabatan yang diemban oleh penerima.
Bertentangan dengan Tugas: Diberikan untuk memengaruhi objektivitas, independensi, atau kelancaran tugas pelayanan yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma tanpa pungutan liar.
Budaya memberikan hadiah atau bingkisan kepada aparatur negara setelah mendapatkan pelayanan publik harus dihentikan bersama. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang mengajak seluruh masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan untuk memegang teguh prinsip integritas:
"Cukup sampaikan apresiasi Anda melalui ucapan terima kasih yang tulus secara lisan atau tulisan, tanpa perlu menyertakan bentuk pemberian materi maupun fasilitas apa pun!"
Seluruh layanan peradilan di PTUN Serang—mulai dari pendaftaran perkara hingga penyerahan produk pengadilan—dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas biaya di luar ketentuan resmi negara.
Bagaimana jika seorang ASN atau penyelenggara negara terlanjur menerima pemberian di luar ketentuan yang sah?
Hukum memberikan ruang penyelamatan melalui mekanisme pelaporan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, aparatur yang menerima gratifikasi wajib melaporkannya segera melalui aplikasi GOL KPK (Gratifikasi Online) selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.
Mari bersama-sama kita jaga marwah lembaga peradilan agar senantiasa transparan, akuntabel, bersih, dan tepercaya!