Berita
Mengenal Konsep “Eksekusi Sukarela” dan “Eksekusi Otomatis” di PTUN
Jl. Syech Nawawi Al-bantani No.3 Km. 5 Kel, Banjarsari, Kota Serang, Banten 42123
Tlp : (0254) 214085 Email : informasi@ptun-serang.go.id
Serang – Humas PTUN Serang: #SobatKeadilan, dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara, sebuah sengketa administrasi yang berlanjut hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung kerap menyita perhatian.
Menariknya, pernah tercatat sebuah perkara sengketa surat keterangan yang permohonannya dikabulkan di tingkat Kasasi. Karena putusan tingkat kasasi langsung berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pihak Tergugat (Pejabat TUN) langsung bergerak cepat melakukan pencabutan objek sengketa kurang dari dua pekan setelah putusan, bahkan tanpa harus menunggu batas waktu normatif 60 hari kerja.
Langkah proaktif Pejabat TUN tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum yang tinggi, tetapi juga mengenalkan kita pada dua istilah krusial dalam hukum acara PTUN: Eksekusi Sukarela dan Eksekusi Otomatis. Mari kita bedah penjelasannya!
Istilah pertama merujuk pada tindakan Tergugat yang langsung melaksanakan amar putusan pengadilan atas kesadaran hukumnya sendiri setelah menerima salinan putusan inkrah.
Tanpa perlu menunggu adanya surat teguran atau permohonan eksekusi dari pihak penggugat, Tergugat dengan sukarela mematuhi perintah putusan Hakim. Langkah ini menunjukkan kedewasaan birokrasi dalam menghormati putusan peradilan.
Bagaimana jika pejabat TUN justru mendiamkan atau tidak segera melaksanakan kewajiban pencabutan objek sengketa dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan?
Di sinilah mekanisme Eksekusi Otomatis bekerja melindungi pencari keadilan. Berdasarkan ketentuan hukum acara, jika batas waktu terlewati tanpa ada tindakan dari pejabat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut secara hukum otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (batal demi hukum secara substantif).
Langkah responsif Pejabat TUN yang langsung mencabut surat keterangan yang dibatalkan pengadilan sebelum batas waktu maksimal berakhir memberikan dampak positif yang luar biasa:
Kepastian Hukum yang Cepat: Masyarakat pencari keadilan tidak perlu menunggu proses administratif yang berlarut-larut.
Sinergi Kepatuhan Hukum: Membuktikan bahwa putusan peradilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan hak-hak warga negara secara tuntas.