Berita
Hasil Survei IKM dan IPAK Triwulan II Periode 2026
Jl. Syech Nawawi Al-bantani No.3 Km. 5 Kel, Banjarsari, Kota Serang, Banten 42123
Tlp : (0254) 214085 Email : informasi@ptun-serang.go.id
Serang – Humas PTUN Serang: Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terus berkomitmen untuk menempatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik di garda terdepan. Sebagai wujud nyata dari transparansi serta akuntabilitas publik yang berkesinambungan, PTUN Serang secara resmi merilis hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) untuk periode Triwulan II Tahun 2026 (April – Juni 2026).
Berdasarkan data yang dihimpun langsung dari responden pengguna layanan pengadilan sepanjang tiga bulan terakhir, berikut adalah capaian indeks yang berhasil diraih:
| Kategori Pengukuran Survei | Nilai Capaian | Predikat Kinerja |
| ???? Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 98.49% | Sangat Baik |
| ????️ Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) | 99.52% | Sangat Baik / Bersih dari Korupsi |
Menanggapi hasil capaian yang sangat positif ini, Manajemen Puncak beserta seluruh jajaran PTUN Serang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi memberikan penilaian secara objektif.
Bagi Keluarga Besar PTUN Serang, angka-angka tinggi ini bukanlah sekadar statistik formalitas di atas kertas. Persentase ini merupakan cerminan dari besarnya volume kepercayaan masyarakat yang dititipkan di pundak institusi. Kepercayaan bernilai tinggi tersebut akan terus dijaga, dirawat, dan dipertahankan melalui komitmen integritas yang kokoh melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Paripurna.
PTUN Serang sangat menyadari bahwa partisipasi aktif, masukan konstruktif, serta pengawasan ketat dari masyarakat adalah kunci utama dan motor penggerak bagi institusi untuk tidak pernah berhenti berbenah.
Dengan semangat keterbukaan ini, PTUN Serang siap melangkah maju untuk terus menyelenggarakan pelayanan peradilan Tata Usaha Negara yang responsif, transparan, modern, dan akuntabel demi terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.