Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Serang "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"

Pedoman Pengaduan

Details

A. Sumber pengaduan :

1.  Dari masyarakat :

  • Para pencari keadilan;
  • Pengacara;
  • Lembaga Bantuan Hukum;
  • Dewan Perwakilan Rakyat;
  • Sekretariat Kepresidenan Dan Wakil Presiden;
  • Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
  • Komisi Pemberantasan Korupsi;
  • Komisi Hukum Nasional;
  • Komisi Ombudsman Nasional;
  • Komisi Yudisial;
  • Dan Lain-Lain.

2.  Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)

3.  Laporan kedinasan.
Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

4.  Informasi dari :

  • Instansi Lain;
  • Media Massa;
  • Isu Yang Berkembang.

B.  Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;

C.  Proses penanganan pengaduan

(1)  Pencatatan;
(2)  Penelaahan;
(3)  Penyaluran;
(4)  Pembentukan Tim Pemeriksa;
(5)  Survey pendahuluan;
(6)  Menyusun rencana pemeriksaan;
(7)  Pelaksanaan pemeriksaan

MATERI  PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim

  2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan

  3. Pelanggaran sumpah jabatan

  4. Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer

  5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat

  6. Pelanggran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman

  7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif

  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

 

HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA

A. Hak Pelapor

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas

  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun

  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan

  4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

B. Hak Terlapor

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain

  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

C. Hak Institusi Pemeriksa

  1. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan

  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a.  Memeriksa pengaduan, meliputi :

  • Indentitas Pengadu;
  • Relepansi Kepentingan Pengadu;
  • Penjelasan Lengkap Tentang Hal Yang Diadukannya;
  • Bukti-Bukti Yang Dimiliki Pengadu.

b. Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

c.  Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :

d.  Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

e.  Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.

f.   Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

g.  Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

   
   
   

Pedoman Gugatan  

Syarat Gugatan

Syarat Gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat di akses disini 


Contoh Format Gugatan & Surat Kuasa Khusus

Contoh Format Gugatan

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyediakan format / contoh - contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban.

   

Informasi Cepat  

Direktori Putusan MA

Direktori Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

Informasi Pendaftaran Perkara

Informasi Pendaftaran Perkara

Statistik Pengadilan

Statistik Perkara

Pelayanan Pengadilan

Info Kasasi/PK

Info Kasasi/PK

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

Pengaduan

Whistleblowing

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disampaikan melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 081311078366.


SIWAS Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Pengawasan

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.


Survey Persepsi Korupsi

Survey Persepsi Korupsi

Survey Persepsi Korupsi Di Pengadilan tata Usaha Negara Serang....

Survey Pelayanan Pengadilan

Survey Pelayanan Pengadilan

Berikut Ini Merupakan Survey Kepuasan Pelayanan PTUN Serang



   

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Copyright © 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang