Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Serang "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

Details

A. Umum

 1.  Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:

  - Prosedur biasa; dan

  - Prosedur khusus

 2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

 -  Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

 -  Informasi yang diminta bervolume besar;

 -  Informasi yang diminta belum tersedia; atau

 -  Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus

    tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat

    ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

        3.  Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

-  Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

         -  Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia

            (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

        -  Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan atau

        -  Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

pros bias

1.  Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.

2.  Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.

3.  Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak

     termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.

4.  Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan

     ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

5.  PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

6.  Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi,

     dalam hal permohonan ditolak;

7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit terkait untuk mencari dan

    memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan

    Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani,

    dalam hal permohonan diterima.

8.  Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya

     dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

9.  Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan

     atau tidak informasi tersebut.

10.Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan

     Petugas Informasi memberikan tanda terima.

11.Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email

     Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.

12.Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat

     dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

13.Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan

     selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

14.Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12,

     dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

15.Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C. Prosedur Khusus

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut:

pros khus

1.  Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.

2.  Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.

3.  Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi

    dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.

4.  Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan

     informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.

5.  Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa

     dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

6.  Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan

    atau tidak informasi tersebut.

D. Biaya Perolehan Informasi

 

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.

2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya

    transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.

3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.

4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi

    wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).

5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada

    pemohon bukan merupakan salinan resmi.

 

E. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi

1.  Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas

    Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. Keberatan

    ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi

    oleh Pemohon atau kuasanya.

Adanya penolakan atas permohonan informasi;

-  Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

-  Tidak ditanggapinya permohonan informasi;

-  Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

-  Tidak dipenuhinya permohonan informasi;

-  Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

-  Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2.  Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

F. Registrasi Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi

1.  Petugas Informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan.

3.  Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

3.  Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan

     kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

G. Tanggapan atas Keberatan

1.  Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID

     selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua   puluh)   hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID

    kepada Pemohon atau  kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID

    serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon

    atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan

    Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya

    selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan

    Masyarakat Mahkamah Agung.

-  Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

-  Nomor surat tanggapan atas keberatan;

-  Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

>. Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;

>. Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon

    dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;

>. Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang

    berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;

>. Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi.

3.  Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja

     sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

4.  Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada

     Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.


Selengkapnya:

   
   
   

Pedoman Gugatan  

Syarat Gugatan

Syarat Gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat di akses disini 


Contoh Format Gugatan & Surat Kuasa Khusus

Contoh Format Gugatan

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyediakan format / contoh - contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban.

   

Informasi Cepat  

Direktori Putusan MA

Direktori Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

Informasi Pendaftaran Perkara

Informasi Pendaftaran Perkara

Statistik Pengadilan

Statistik Perkara

Pelayanan Pengadilan

Info Kasasi/PK

Info Kasasi/PK

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

Pengaduan

Whistleblowing

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disampaikan melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 081311078366.


SIWAS Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Pengawasan

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.


Survey Persepsi Korupsi

Survey Persepsi Korupsi

Survey Persepsi Korupsi Di Pengadilan tata Usaha Negara Serang....

Survey Pelayanan Pengadilan

Survey Pelayanan Pengadilan

Berikut Ini Merupakan Survey Kepuasan Pelayanan PTUN Serang



   

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Copyright © 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang